Sekdes Bleberan Mojokerto Diduga Fitnah LSM Srikandi dan Bungkam Suara Warga

Poster yang bertuliskan hasutan dan fitnahan kepada ketua LSM Srikandi Indonesia.(Blok-a.com/Syahrul Wijaya)
Poster yang bertuliskan hasutan dan fitnahan kepada ketua LSM Srikandi Indonesia.(Blok-a.com/Syahrul Wijaya)

Mojokerto, blok-a.com – Desa Bleberan, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, tengah dilanda konflik yang melibatkan perangkat desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Serikat Konservasi Lingkungan Hidup Indonesia, lebih dikenal sebagai Srikandi Indonesia.

Konflik ini mencuat setelah beredarnya foto-foto yang menunjukkan Sekretaris Desa (Sekdes) Bleberan, berinisial S, diduga sedang menulis fitnah dan provokasi terhadap ketua Srikandi Indonesia, Sumartik, di kertas plano berwarna biru.

Dalam foto tersebut, tampak pula seorang perempuan yang diduga istri Kepala Desa (Kades) Bleberan serta seorang laki-laki diduga Kades Bleberan, Muhammad Yusuf Wibisono, memegang ponsel.

Meski foto tersebut telah tersebar luas, Muhammad Yusuf Wibisono memilih bungkam dan tidak memberikan konfirmasi apapun kepada media.

Situasi ini semakin memanas dengan munculnya tulisan-tulisan provokatif di beberapa kertas plano yang menuduh Sumartik sebagai perusak kedamaian desa.

Kasus ini bermula saat warga setempat merasa terdampak akvitas tambang yang diduga ilegal.

Warga pun mengajukan bantuan kepada Srikandi Indonesia untuk mengadvokasi mereka.

“Kami dari Srikandi diminta warga untuk advokasi Warga Dusun Bangun Desa Bleberan yang terdampak tambang diduga ilegal,” ujar Sumartik kepada media, Sabtu (15/6/2024).

Aktivitas tambang tersebut telah menyebabkan kerusakan jalan, mengganggu mobilitas warga, dan menimbulkan polusi debu dari truk-truk yang berlalu-lalang. Sehingga membuat rumah-rumah penduduk kotor.

Kondisi ini mendorong Srikandi Indonesia bersama warga setempat merencanakan aksi damai untuk menyoroti dampak buruk dari pertambangan tersebut.

Namun, sebelum aksi tersebut berlangsung, warga Dusun Bangun dibujuk untuk tidak melakukan demonstrasi. Hal ini dianggap sebagai upaya menghalangi hak warga untuk bersuara.

“Kami hanya ingin memperjuangkan hak kami atas lingkungan yang bersih dan sehat. Pertambangan ini sudah merusak banyak hal, dan kami punya hak untuk menolak,” jelas Sumartik.

Kasus ini menyoroti betapa rentannya posisi warga dalam menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Serta pentingnya advokasi yang dilakukan oleh LSM seperti Srikandi Indonesia untuk melindungi hak-hak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Situasi di Desa Bleberan masih berkembang, dan masyarakat menanti respons dari aparat terkait serta upaya penyelesaian yang adil dan transparan.

Kejadian ini juga mengundang perhatian berbagai pihak untuk lebih peduli terhadap dampak negatif pertambangan dan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang sehat.(sya/lio)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?