Pj Bupati Sampang Diduga Tabrak Aturan, Ribuan BPD dan Masyarakat Turun Jalan

Anggota BPD dan DPD PABPDSI Kabupaten Sampang menggeruduk kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, Kamis (16/5/2024).
Anggota BPD dan DPD PABPDSI Kabupaten Sampang menggeruduk kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, Kamis (16/5/2024).(blok-a.com/Yusuf)

Sampang, blok-a.com – Ribuan anggota BPD dan masyarakat yang tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (DPD PABPDSI) Kabupaten Sampang menggeruduk kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, Kamis (16/5/2024).

Aksi PABPDSI ini untuk menindaklanjuti dugaan arogansi, tindakan sewenang-wenang serta tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dilakukan Pj Bupati Sampang, Rudi Arifiyanto.

Rudi Arifiyanto menerbitkan “Keputusan Bupati Sampang nomor 100.3.3.2/162/KEP/434.013/2024 tentang perubahan atas keputusan Bupati Sampang nomor 100.3.3.2/76/KEP/434.013/2024 tentang Tim Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Desa Kabupaten Sampang.

Ketu PABPDSI Kabupaten Sampang Holip mengatakan, Rudi Arifiyanto diduga dengan sengaja menabrak beberapa norma dan ketentuan yang berlaku untuk memuluskan kepentingan politik tertentu dengan mengganti Pj kepala desa di Kabupaten Sampang menjelang Pemilukada, Rabu 27 November 2024.

“Maka kami aliansi masyarakat peduli demokrasi dan dewan pengurus daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (DPD PABPDSI) Kabupaten Sampang, menuntut pertanggung jawaban Pj Bupati Sampang dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Sampang,” ujarnya.

Demonstran meminta Pj Bupati Sampang, mundur dari jabatan karena hanya menjadi boneka semata.

Sebanyak tiga tuntutan dalam aksi demo yang disampaikan oleh kordinator lapangan Rolis Sanjaya, antara lain; Inspektorat Jenderal Kemendagri, harus urun mencopot Pj Bupati Sampang.

Kedua, menghentikan evaluasi Pj Kades jika hanya untuk memuluskan kepentingan politik salah satu kontestan di Pilkada 2024.

“Hentikan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya sebagaimana diatur pada asal 15 ayat (2) huruf (d) Permendagri nomor 4/2023 tentang penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat wali kota.

Para demonstran merasa kecewa terhadap Pj Bupati Sampang, Rudi Arifiyanto, karena mereka tidak ditemui langsung.

Mereka hanya ditemui oleh ketua dan sekretaris tim evaluasi Pj Kades.

Sekretaris tim evaluasi, Anang Djoenaedi, mengatakan akan menindaklanjuti tuntutan masa aksi tersebut dan disampaikan kepada Pj Bupati Sampang.(suf/kim)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?