Mojokerto, blok-a.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Koordinasi Stakeholder Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Senin (23/9/2024). Acara berlangsung di Aula Hotel Aston Mojokerto, Jalan Totok Kerot No. 51, Bypass Kenanten, Puri, Mojokerto.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk anggota Forkopimda Kabupaten Mojokerto, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), pimpinan partai politik pengusung, serta kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal, menekankan pentingnya komitmen semua pihak untuk mewujudkan Pilkada damai. Tidak hanya dalam konteks pencegahan, tetapi juga dalam aksi nyata.
“Deklarasi damai ini tidak hanya sebatas dimensi pencegahan, namun semua pihak harus terlibat dalam tindakan langsung guna mewujudkan Pilkada damai di Mojokerto,” ujarnya.
Dody juga mengajak seluruh pihak yang hadir untuk berkomitmen bersama dan menindaklanjuti deklarasi ini dengan langkah nyata.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, dalam sambutannya mengingatkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pilkada serentak akan digelar pada 27 November 2024 di 545 daerah, termasuk 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
“Dengan pengalaman Pemilu 14 Februari 2024 lalu, kita bisa memperbaiki dan mempersiapkan teknis pelaksanaan Pilkada dengan lebih baik,” jelas Teguh.
Ia juga menegaskan bahwa pengamanan Pilkada akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepolisian, Kodim 0815 Mojokerto, Satpol PP, dan Linmas.
“Pengamanan penuh akan didukung oleh TNI dan satuan-satuan terkait di Mojokerto,” tambahnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto, Endang Tirtana, S.H., M.H., dalam sambutannya mengajak seluruh pihak untuk menciptakan suasana kondusif dan aman selama pelaksanaan Pilkada 2024.
“Mari kita bersama-sama menciptakan suasana yang sejuk dan damai, baik selama Pilkada maupun setelahnya,” ucap Endang.
Endang berharap Pilkada di Mojokerto dapat berjalan damai tanpa adanya pelanggaran yang dapat memicu konflik. Sehingga persatuan dan kesatuan di Mojokerto tetap terjaga.
Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto, menegaskan pentingnya kedua pasangan calon untuk siap menghadapi hasil Pilkada, baik menang maupun kalah.
“Jika ada sengketa setelah penetapan, ajukan sesuai prosedur hukum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
AKBP Ihram juga mengingatkan tentang potensi konflik pasca-Pilkada, seperti pengrusakan atau perkelahian antarpendukung, dan meminta kedua pasangan calon untuk siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk kekalahan.
Dandim 0815 Mojokerto, Letkol Inf. Rully Noriza, juga menegaskan netralitas TNI dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
“Saya berharap kedua pasangan calon bersaing dengan visi dan misi, bukan melalui berita bohong atau hoaks,” ujarnya.
Acara ini diharapkan mampu menjadi landasan kuat bagi terciptanya Pilkada yang damai, aman, dan kondusif di Kabupaten Mojokerto.
Deklarasi ditandai dengan penandatanganan bersama oleh Kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, Kapolres Mojokerto, Kapolres Mojokerto Kota, Kajari, Kepala PN, dan Dandim 0815.(sya/lio)