Mojokerto, blok-a.com – Menjelang Pilkada Serentak 2024, tantangan terbesar yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu di Kabupaten Mojokerto adalah memastikan netralitas semua pihak terkait, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan POLRI tetap terjaga.
Untuk menghadapi tantangan ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Koordinasi Stakeholder dan Deklarasi Damai di Hotel Aston, Jalan Totok Kerot, No. 51, Bypass Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Senin (23/9/2024).
Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, termasuk seluruh elemen Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komisi Pemilihan Umum (KPU), pimpinan partai politik, serta para calon Bupati dan Wakil Bupati.
Fokus utama pertemuan ini adalah memperkuat komitmen untuk menjaga netralitas serta integritas penyelenggara Pilkada. Demi mewujudkan proses pemilu yang bersih dan demokratis.
Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal, dalam sambutannya menegaskan bahwa netralitas para penyelenggara Pilkada merupakan hal krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
“Pengawasan adalah kunci. Netralitas ASN, TNI, dan POLRI sangat penting untuk memastikan Pilkada berjalan dengan jujur dan adil. Mari kita bersama-sama bekerja mengawasi dan menjaga integritas ini,” tegas Dody.
Dody juga mengingatkan tentang larangan keras bagi penyelenggara pemilu dan institusi pemerintah untuk menggunakan fasilitas negara dalam kepentingan kampanye. Serta pentingnya menjaga independensi seluruh elemen terkait.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Drs. Teguh Gunarko, M.Si., turut menekankan bahwa netralitas bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu. Tetapi juga seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.
“Netralitas adalah fondasi bagi Pilkada yang sukses. Kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, dan unsur terkait lainnya akan menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan Pilkada ini,” ujar Teguh.
Ia juga menggarisbawahi tiga indikator keberhasilan Pilkada: pelaksanaan yang aman dan lancar, partisipasi pemilih yang tinggi, dan tidak adanya konflik yang berpotensi merusak persatuan masyarakat.
Teguh mengapresiasi kesadaran politik masyarakat Mojokerto yang sudah terbukti tinggi. Tercermin dari tingkat partisipasi politik yang mencapai 90,11 persen pada Pemilu Februari lalu.
Sebagai penutup, rapat koordinasi ini diakhiri dengan deklarasi damai yang diikuti oleh seluruh peserta, termasuk calon Bupati dan Wakil Bupati.
Deklarasi tersebut menegaskan komitmen untuk menjaga integritas dan netralitas selama tahapan Pilkada berlangsung, yang diharapkan menjadi landasan kuat untuk mewujudkan Pilkada yang aman, jujur, dan damai di Kabupaten Mojokerto.(sya/lio)