Kontroversi Lolosnya Rendy Oky Saputra Sebagai Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto

Kantor KPU Kabupaten Mojokerto.
Kantor KPU Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, blok-a.com – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang meloloskan Rendy Oky Saputra sebagai komisioner KPU Kabupaten Mojokerto memicu reaksi keras dari sejumlah pimpinan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Mojokerto.

Pasalnya, Rendy diketahui tercatat sebagai pengurus Partai Gerindra di Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Ngoro.

Sutiyarjo, Ketua DPC Ormas Hasta Mahardika Soehartonesia (HMS) Kabupaten Mojokerto, menegaskan bahwa keputusan yang diambil KPU RI merupakan kesalahan fatal.

“Anggota KPU harus benar-benar netral dan tidak berafiliasi dengan partai politik,” ujar Cak Gank, sapaan akrab Sutiyarjo.

Ia menekankan bahwa keputusan meloloskan lima komisioner KPU Kabupaten Mojokerto harus ditinjau ulang.

SK Rendy Oky Saputra sebagai pengurus PAC Partai Gerindra kini telah tersebar luas di media sosial dan grup WhatsApp.

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa calon anggota KPU tidak boleh menjadi anggota partai politik, atau setidaknya tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu lima tahun.

Cak Gank juga menyebutkan bahwa nama Rendy Oky Saputra tercantum dalam SK Nomor JR-29/07-0016/Kpts/dpc-gerindra/2022 tertanggal 14 Juli 2022.

“Kami sangat menyayangkan seorang pengurus partai politik bisa lolos menjadi anggota KPU Kabupaten Mojokerto,” lanjutnya.

Selain itu, Djodi Starioso, Ketua Yayasan Forum Komunikasi Penegak Demokrasi (YFKPD) Mojokerto, menyerukan kepada seluruh pimpinan NGO atau LSM di Mojokerto Raya untuk bersikap. Ia prihatin atas lolosnya pengurus partai politik menjadi komisioner KPU.

“Kami meminta kepada seluruh NGO/LSM se-Mojokerto Raya serta tokoh masyarakat untuk segera bertindak terkait pengurus partai politik yang lolos menjadi anggota KPU Kabupaten Mojokerto,” ungkap Djodi.

Ia juga mendesak agar persoalan ini dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan diajukan gugatan ke PTUN.

Djodi mengingatkan bahwa situasi ini berpotensi merusak demokrasi dan menyebabkan konflik di masa depan.

“Jika ini dibiarkan, kondisi seperti ini sangat merusak demokrasi. Saya khawatir, jika salah satu pasangan calon kalah, mereka akan menempuh jalur hukum terkait keabsahan akibat kelalaian KPU RI yang meloloskan pengurus partai menjadi anggota KPU,” tegasnya.

Djodi meminta KPU RI bersikap tegas dan tidak pandang bulu.

“Jangan tutup mata dan telinga. Karena salah satu komisioner KPU Kabupaten Mojokerto benar-benar pengurus parpol, kenapa diloloskan? Ataukah ada titipan dari parpol atau bakal pasangan Cabup/Cawabup di Kabupaten Mojokerto?,” pungkasnya.

Pihak-pihak yang keberatan dengan keputusan ini berencana untuk mengumpulkan seluruh LSM dan tokoh masyarakat Mojokerto untuk melakukan audiensi dengan KPU Jatim dalam waktu dekat.

Sementara itu, Ketua DPC partai Gerindra Kabupaten Mojokerto, H. Hidayat, S.Ag., M.Si., saat dihubungi terpisah oleh blok-a.com melalui via selular, hingga berita ini ditulis masih belum memberikan respons. (sya/lio)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?