Sumenep, blok-a.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar rapat paripurna, Kamis (14/03/2024).
Sesuai agenda rapat, acara yang digelar di ruang Paripurna DPRD Sumenep tersebut adalah penyampaian Nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2023.
Dalam pembacaannya Wakil Bupati Sumenep Nyai Hj Dwi Khalifa mengatakan, LKPJ merupakan kewajiban konstitusional berdasarkan ketentuan peraturan Mendagri RI nomer 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP Nomor 13 tahun 2019, tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Wabup menjelaskan bahwa, struktur APBD Kabupaten Sumenep tahun 2023 berupa pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp2.585.188.972.667,12, yang meliputi dari PAD sebesar Rp298.570.634.143,12.
Dari realisasi pendapatan transfer tahun 2023 sebesar Rp2.272.552.604.425 dan realisasi lain lain sebesar Rp 14.065.734.099.
Sedangkan untuk belanja daerah di Kabupaten Sumenep di tahun 2023 sebesar Rp2.892.381,009.858,00 dengan realisasi Rp2.597.264.241.457.00.
Dengan rincian, realisasi belanja operasi sebesar Rp1.781.509.676.442. Realisasi belanja modal Rp 237.156.786.533,. Belanja tidak terduga sebesar Rp 1.417.263.048 dan realisasi belanja transfer Rp Rp 577.189.515.434.
Adapun realisasi pembiayaan daerah pada tahun 2923 sebesar Rp 423.617.282.585,41. Wabup menyampaikan, terdapat kenaikan dari target yang sudah ditetapkan dalam APBD 2023.
Selain itu Nyai Hj Dwi Khalifa juga mengatakan, Pemkab Sumenep memiliki beberapa fokus pembangunan yang tertuang dalam APBD, sesuai dengan visi-misi Bupati Sumenep.
“Misi yang dilakukan oleh Pemkab Sumenep adalah membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir,” jelasnya.
Untuk mencapai visi-misinya tersebut, Bupati Sumenep mendorong pembangunan yang berbasis gotong-royong dan local wisdom.
Bukan hanya itu, dalam perspektif pembangunan modern, keseimbangan lingkungan hidup dalam pembangunan penting untuk dijadikan pertimbangan.
Hal itu tentu bertujuan untuk sebuah keberlanjutan. Bupati Sumenep juga menginginkan adanya kesetaraan pembangunan antara daratan dan kepulauan.
Dalam bidang pelayanan kesehatan, melalui tagline “Bismillah Melayani” Pemerintah Kabupaten Sumenep meluncurkan, program UHC untuk mempermudah layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Pemkab Sumenep mendapat penghargaan UHC dari kemendagri, dan 13 penghargaan yang lain, dan kita wajib mensyukuri atas kerja sama semua pihak,” pungkasnya. (ram/lio)