Sidoarjo, blok-a.com – Pusat pelayanan kesehatan masyarakat desa menjadi program prioritas Pemerintah Desa (Pemdes) Kedung Wonokerto, Kecamatan Prambon, Sidoarjo.
Tak tanggung-tanggung, dari tahun anggaran 2023 hingga 2024 ini, Pemdes Kedungwonokerto mengalokasikan anggaran hingga Rp400 juta lebih untuk penyediaan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) guna mewujudkan tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang memadai.
Gedung berlantai dua yang memiliki beberapa ruangan untuk masing-masing kebutuhan, yaitu ruang pemeriksaan, ruang rawat, dan penyimpanan obat, diharapkan mampu melayani kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang nantinya akan dikelola oleh bidan desa.
Demikian diungkapkan Karmidi, Kepala Desa Kedungwonokerto, saat ditemui, Senin (6/5/2024).
Selain menjadi tempat pemeriksaan kesehatan bagi warga Desa Kedungwonokerto, nantinya beberapa kegiatan juga akan dilakukan di gedung Poskesdes tersebut.
Baik Posyandu balita maupun lansia yang nantinya akan dikelola bidan desa bersama kader Posyandu desa.
“Semoga dengan dibangunya gedung Posyandu ini, nantinya warga bisa mengakses pelayanan kesehatan dasar 24 jam,” harapnya.
Terperinci, Karmidi menjelaskan, pembangunan Poskesdes itu dilaksanakan dua tahapan.
Kegiatan pembangunan gedung dua lantai dengan panjang 11 meter dan lebar 10 meter itu sudah dilaksanakan sejak 2023 lalu. Sedangkan alokasi anggaran untuk 2023 sebesar Rp258 juta dan untuk 2024 sebesar Rp195 juta.
“Gedung Posyandu itu dibangun bertahap. Tahap pertama pada tahun 2023 lalu, dan tahap kedua kami lanjutkan pada tahun 2024 ini,” ucapnya.
Selain membangun gedung Poskesdes, di 2023 lalu Pemdes Kedung Wonokerto juga melaksanakan beberapa kegiatan fisik lainnya yakni, pembangunan saluran air di RT 08 RW 03 dengan anggaran sebesar Rp188 juta dan pengurukan lahan pariwisata dengan anggaran Rp108 juta.
“Seluruh kegiatan pembangunan saluran air dan pengurukan kolam wisata dianggarkan dari dana desa 2023. Dan seluruhnya melalui proses usulan skala prioritas dalam musyawarah desa yang kami tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah desa (RKPdes) sesuai RPJMdes.
“Sedangkan untuk dana BK, direalisasikan pada pembangunan pavingisasi jalan dan pagar,” pungkasnya.(fah/kim)