Gresik, Blok-a.com – Di tengah maraknya kasus korupsi yang menyeret sejumlah daerah akibat pengelolaan anggaran yang tak terkendali, Pemerintah Kabupaten Gresik justru mengambil langkah berbeda.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani memilih menekan belanja daerah, mengumpulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), lalu mengembalikannya untuk kepentingan masyarakat.
Langkah tersebut disampaikan langsung oleh Bupati yang akrab disapa Gus Yani dalam forum One Week yang dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (30/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Gus Yani secara tegas mengkritik pola lama birokrasi yang kerap menganggap anggaran harus dihabiskan demi menunjukkan kinerja.
“Ini yang harus kita ubah. Jangan lagi berpikir anggaran harus habis supaya dianggap kinerjanya baik. Justru kita harus berani efisiensi dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya kepada wartawan usai kegiatan.
Menurutnya, praktik pengelolaan anggaran yang tidak sehat, seperti mark-up hingga proyek yang dipaksakan demi penyerapan, menjadi salah satu pemicu banyaknya kepala daerah tersandung kasus hukum.
Berangkat dari kondisi tersebut, Pemkab Gresik memilih jalur sebaliknya dengan mendorong efisiensi anggaran secara sistematis. Hasil efisiensi itu kemudian dihimpun menjadi SiLPA yang akan dimanfaatkan kembali untuk program prioritas.
“SiLPA dari efisiensi ini bukan kegagalan. Ini justru kekuatan. Kita kumpulkan, lalu kita kembalikan ke masyarakat. Terutama untuk mendukung UMKM dan program yang menyentuh rakyat bawah,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan SiLPA akan dievaluasi di akhir tahun dan dimasukkan dalam Perubahan APBD (P-APBD) agar penggunaannya lebih tepat sasaran.
Tak hanya berhenti pada konsep, kebijakan efisiensi tersebut juga diterjemahkan ke langkah konkret di lingkungan ASN. Salah satunya melalui imbauan bersepeda setiap hari Jumat bagi pegawai dengan jarak rumah maksimal 5 kilometer dari kantor.
Kebijakan ini, kata Gus Yani, menjadi bagian dari upaya menekan pemborosan energi di lingkungan pemerintahan.
“Efisiensi itu harus terasa. BBM kita hemat, listrik kita tekan, penggunaan air juga kita kendalikan. Dari situ akan muncul SiLPA yang bisa kita manfaatkan kembali untuk rakyat,” jelasnya.
Selama ini, SiLPA kerap dipandang sebagai indikator rendahnya penyerapan anggaran. Bahkan, tak jarang dihindari dengan berbagai cara yang berpotensi membuka celah penyimpangan.
Namun di Gresik, paradigma tersebut coba diubah. SiLPA tidak lagi dilihat sebagai sisa, melainkan sebagai strategi pengelolaan anggaran yang lebih sehat dan berorientasi manfaat.
Kebijakan ini sekaligus menjadi ujian bagi konsistensi birokrasi di lingkungan Pemkab Gresik. Apakah efisiensi benar-benar bisa dijalankan secara bersih, atau justru kembali terjebak pada pola lama.(ivn/ova)