Jombang, blok-a.com – Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, KH. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), mengapresiasi seleksi anggota Polri yang dilakukan dengan prinsip bersih dan transparan.
Menurut Gus Kikin, sistem BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) yang diterapkan oleh Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM) Polda Jawa Timur telah diwujudkan dalam proses seleksi calon anggota Polri.
“Seleksi yang dilakukan oleh Polda Jatim, mulai dari Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) hingga Bintara/Tamtama tahun anggaran 2024 melalui Panitia Daerah (Panda) Jawa Timur, sudah sangat baik dan transparan,” ujar Gus Kikin, Senin (08/07/2024).
Gus Kikin mengucapkan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, dan Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi atas kesempatan yang diberikan kepada para santri untuk mengabdi sebagai anggota Polri.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri, Kapolda Jawa Timur, dan Kapolres Jombang yang memberikan kesempatan kaum santri untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dengan menjadi anggota Polri,” ucapnya.
Pengasuh Ponpes Tebuireng ini menegaskan bahwa perekrutan oleh Panda Jawa Timur dengan pengawasan ketat dari Ombudsman dan Auditor TI dr. Soetomo telah menunjukkan hasil yang bersih dan transparan.
“Dari hasil sidang akhir penerimaan Taruna/Taruni hingga Kelulusan Tingkat Akhir Penerimaan Bintara dan Tamtama Polri gelombang II TA 2024, menurut saya Panda Jatim sudah melaksanakan prinsip BETAH,” tambahnya.
Salah satu santri Ponpes Tebuireng dinyatakan lulus seleksi Akademi Kepolisian tahun anggaran 2024 tanpa biaya sepeser pun.
“Anak santri kami yang dinyatakan lulus seleksi tidak ditarik biaya apapun alias gratis,” jelas Gus Kikin.
Ia menambahkan, santri memiliki semangat pengabdian yang tinggi dan nilai-nilai moral yang kuat, sehingga sangat cocok untuk menjadi bagian dari Polri.
“Santri memiliki pendidikan agama yang kuat dan nilai-nilai moral yang baik, yang akan menjadi modal sebagai anggota Polri yang berintegritas dan berdedikasi tinggi.”
Kebijakan ini disambut baik oleh para santri, pengasuh pondok pesantren, dan masyarakat luas.
Banyak yang melihatnya sebagai langkah positif dalam memperkuat hubungan antara lembaga keagamaan dan aparat keamanan serta sebagai bentuk pengakuan terhadap potensi dan kontribusi kaum santri dalam pembangunan bangsa.(sya/lio)
