Bojonegoro, blok-a.com – Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro pada Maret 2024 mengalami penurunan menjadi 11,69 persen dari sebelumnya 12,18 persen.
Hal ini diungkapkan Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024.
“Penurunan jumlah penduduk miskin ini hampir 6.000 jiwa. Atau tepatnya berdasarkan rilis BPS menurun sebesar 5.920 jiwa. Walaupun turun dan tidak masuk 10 besar daerah miskin di Jawa Timur, persentase kemiskinan sebesar 11,69 persen ini masih cukup tinggi untuk Bojonegoro. Masih banyak yang perlu kita lakukan,” jelasnya, Minggu (28/7/2024).
Pj Bupati Adriyanto meminta jajarannya, khususnya para camat, melakukan dua hal. Pertama, agar mengidentifikasi penduduk miskin yang mempunyai potensi untuk berusaha mandiri.
Kedua, menjaga harga bahan pokok dengan cara memastikan ketersediaan beras subsidi, termasuk harga kebutuhan pokok lainnya. Melalui koordinasi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Dindagkop UM) dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).
Berdasarkan rilis BPS pada 24 Juli 2024 melalui laman resminya, jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK Kabupaten Bojonegoro pada bulan Maret 2024 sebesar 147.330 jiwa.
Jumlah ini menurun sebesar 5.920 jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 sejumlah 153.250 jiwa.
Sedangkan berdasarkan persentase penduduk miskin, Kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu satu tahun mampu melakukan penurunan angka kemiskinan yang cukup pesat.
Pada tahun 2023, persentase angka kemiskinan Bojonegoro sebesar 12,18 persen, dan turun menjadi 11,69 persen pada Maret 2024 (turun 0,49%).
Sebelumnya, penurunan angka kemiskinan yang cukup pesat juga pernah dicapai pada tahun 2022, yakni sebesar 1,06%.
Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto menandaskan bahwa Pemkab Bojonegoro terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan dengan berbagai program strategis.
Di antaranya dengan terus meningkatkan sektor kesehatan, pendidikan, serta pembangunan.
Langkah konkret yang telah diambil antara lain memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan sosial lainnya kepada masyarakat yang tidak mampu.
Sementara itu, dari rilis resmi BPS Tahun 2024 dijelaskan terkait teknis dan sumber data angka kemiskinan sebagai berikut :
1. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhikebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar (baik komoditi makanan dan komoditi bukan makanan) yang diukur menurut Garis Kemiskinan.
2. Pendekatan dalam penghitungan Garis Kemiskinan (GK) kabupaten/kota adalah Garis Kemiskinan (GK) kabupaten/kota tahun sebelumnya dilakukan penyesuaian pada tingkatkabupaten/kota. Untuk tingkat kabupaten digunakan elastisitas provinsi di level perdesaan, sedangkan pada tingkat kota digunakan elastisitas provinsi di level perkotaan. Selain terhadap elastisitas provinsi, juga dilakukan penyesuaian terhadap inflasi. Untuk kabupaten/kota yang bukan kota inflasi, laju inflasinya diperoleh dari kabupaten/kota yang berdekatan (pendekatan sister city).
3. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
4. Garis Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari garis kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin.
5. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2024 adalah data Susenas bulan Maret 2024.
(sil/lio)
