Sumenep, blok-a.com – Sepanjang tahun 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) membangun ribuan rumah rakyat kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sebanyak 2.411 rumah rakyat yang terbangun dari Januari sampai akhir tahun 2023 ini semua sudah terealisasi 100 persen.
Kepala Disperkimhub Yayak Nurwahyudi melalui Kabid Perumahan Kawasan Permukiman Indra Wahyudi, sudah melaksanakan pembangunan rumah rakyat kurang mampu. Rumah rakyat didanai mellalui APBN dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat Balai IV Provinsi Jawa Timur.
Indra mengungkapkan, penerima sasarannya itu masyarakat MBR (Mayarakat Berpenghasilan Rendah). Diharapkan kegiatan ini dapat menyentuh langsung terhadap perekonomian dan taraf hidup rakyat kecil. Jadi lewat program ini Pemkab Sumenep sangat terbantu dalam mengentaskan kemiskinan.
Untuk saat ini, kata dia, yang menjadi sasaran BSPS yakni sebanyak 2.411 MBR. Terbagi dari beberapa tahap, dari tahap 1 sampai tahap 14. Melingkupi berbagai kecamatan daratan dan kepulauan.
“Namun yang pasti, tim dari Balai IV Jatim melibatkan pemerintah. Mulai dari Kades selaku penanggung jawab pelaksana di bawah, mengawasi serta membantu dalam suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut,” beber Indra.
Bahkan, lanjutnya, dari kepala desa dan Disperkimhub sama-sama berfungsi sebagai tim verifikator. Jadi diharapkan dengan adanya kolaborasi dan koordinasi kegiatan ini dapat mensukseskan program BSPS ini.
Dia lantas merinci dari kegiatan ini, untuk 1 unit BSPS -nya senilai Rp 20 juta. Sebanyak Rp 17,5 juta, itu untuk biaya material dan Rp 2,5 juta untuk upah kerja kuli proyek. Jadi total dana yang dikucurkan ke Kabupaten Sumenep oleh pemerintah pusat sebesar Rp ….
“Target jangka panjangnya, kedepan Sumenep masih membutuhkan atau targetnya sekitar 35.000 BSPS. Jadi selama 6 tahun, dari tahun 2017 hingga Desember 2023 sudah tercover rata-rata melaksanakan pembangunan rumah BSPS sebanyak 1.400 BSPS, 1.700 BSPS, 3.009 BSPS dan sekarang 2.411 BSPS,” paparnya.
Sementara program lain, tambah Indra, untuk pembangunan rumah rakyat yang didanai dari APBD Sumenep 2023 lewat program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Target yang dilaksanakan tahun 2023 itu sebanyak 225 unit RTLH. Terbagi juga di daratan dan kepulauan. Sedangkan nominal anggarannya sama antara RTLH dengan BSPS yakni Rp 20 juta per unit rumah rakyat.
“Ini bentuk kepedulian dari Bupati Sumenep memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu. Sehingga masyarakat kecil punya rumah yang layak untuk dihuni. Ini juga dapat menyokong perbaikan program stunting,” kata Indra penuh semangat.
Dengan adamya rumah yang layak diharapkan dapat menekan angka stunting. Meskipun juga harus berkolaborasi dengan Dinas lain seperti pembangunan MCK. (do)