Gresik, blok-a.com – Gedung DPRD Gresik diserbu puluhan pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat. Massa menyampaikan tuntutan terkait transparansi rekrutmen tenaga kerja dan kondisi PT Freeport Indonesia (PTFI) pasca tragedi kebakaran.
Menurut Koordinator Aksi, Abdul Wahab, mereka hendak menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Gresik untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Tuntutan kami meminta pihak PT Freeport Indonesia maupun pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integerited Port (JIIPE). Karena selama ini, banyak warga lokal Gresik yang kesulitan untuk dapat diterima sebagai pekerja,” ujar Abdul Wahab.
Ironisnya, justru banyak orang-orang yang berasal dari luar Gresik bisa diterima sebagai pekerja di sana (PTFI).
“Seperti, Lamongan, Bojonegoro, Tuban hingga Cepu, ini menunjukan ada ketidak beresan dalam sistem rekrutmen,” katanya saat berorasi, Kamis (24/10/2024).
Wahab menambahkan, bahwa pihaknya juga menemukan adanya ketidakberesan dengan terkait rekrutmen yang terindikasi akal-akalan.
Karena, banyak warga dari luar Gresik yang dengan mudahnya bermigrasi atau berpindah menjadi penduduk lokal.
“Perpindahan penduduk besar-besar dari luar kota ke Gresik, harusnya ada aturan atau sistem yang ketat dan transparan. Jangan seenaknya, tidak ujug-ujug orang luar sengaja masuk dan menetap di Gresik dengan tujuan beralih tempat tinggal biar bisa bekerja di KEK atau Freeport,” ungkapnya.
“Untuk itu kami minta DPRD bersama Disnaker (Dinas Tenaga Kerja), agar mempertanyakan persoalan keadilan rekrutmen tenaga kerja yang berpihak pada warga Gresik. Legislatif dan eksekutif harus menindaklanjuti persoalan ini, karena dengan adanya KEK harusnya bisa memperluas peluang kerja bukan sebaliknya,” tegasnya.
Lebih lanjut disampaikan Wahab, masyarakat Gresik juga mempertanyakan terkait ancaman keselamatan dan lingkungan dampak dari aktifitas Smelter. Pasca tragedi kebakaran pabrik asam sulfat PTFI.
“Kebakaran yang terjadi di pabrik asam sulfat, bukan hanya kecelakaan teknis biasa. Melainkan indikator serius, dari lemahnya standard keselamatan dan tata kelola industri. Hal ini menunjukan bagaimana perusahaan dan pemerintah meremehkan resiko, yang bisa mengancam kesehatan warga maupun pekerja di sana (PTFI),” tukasnya.
“Jika saat trayel saja sudah terbakar, berarti ada yang tidak beres dengan sistem safety atau keamanan Smelter. Ini artinya keberadaan Freeport membahayakan jika tidak ada upaya pencegahan yang tepat. Kami tak ingin, peristiwa seperti di Petro Widodo dahulu yang meledak dan terbakar hingga menyebabkan banyak korban terulang,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir, menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan para pengunjuk rasa dengan melakukan pemanggilan terhadap pengelola KEK JIIPE maupun PTFI.
“Memang kami banyak menerima laporan dari masyarakat, bahwa serapan tenaga kerja lokal yang diterapkan PT Freeport Indonesia sangat minim. Kebanyakan dari luar daerah serta tenaga kerja asing,” imbaunya.
Agar persoalan tersebut mencapai titik terang, minggu depan pihaknya akan mengundang perwakilan PTFI dan stakeholder terkait untuk menjelaskan semua secara transparan.
“Paling lama hari Rabu 30 Oktober 2024 mendatang. Jika pihak pengelola KEK atau Freeport, tidak mau menghadiri undangan kami. Maka saya sendiri yang akan memimpin aksi unjuk rasa di JIIPE bersama masyarkat Gresik,” pungkasnya.(ivn/lio)