Surabaya, blok-a.com – Tepat satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) Jawa Timur (Jatim) menyatakan sikap tegas. Mereka menolak segala bentuk militerisasi di ruang sipil dan praktik penggusuran yang dilakukan atas nama keamanan nasional.
Koordinator Daerah BEMNUS Jatim, Helvin Rosianda, menyebut tahun pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran diwarnai ekspansi kekuatan militer yang semakin dalam ke ranah kehidupan sipil. Fenomena itu, kata dia, menjadi tanda kemunduran demokrasi yang diperjuangkan sejak era Reformasi.
“Kami mencatat dengan keprihatinan mendalam adanya ekspansi kekuatan militer ke dalam ranah kehidupan sipil yang semakin masif dan terstruktur. Praktik ini tidak hanya mengancam ruang hidup rakyat, tetapi juga menggerus fondasi demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah,” ujar Helvin dalam keterangan resminya, Senin (20/10/2025).
Salah satu contoh yang disorot BEMNUS Jatim adalah rencana pembebasan 50 hektare lahan di Desa Kaligentong, Kabupaten Tulungagung, untuk pembangunan Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TP). Rencana itu disebut minim transparansi dan tanpa dialog terbuka dengan warga yang terdampak.
Menurut Helvin, warga setempat yang sebagian besar merupakan petani dan pedagang kecil kini hidup dalam ketidakpastian. Mereka terancam kehilangan lahan garapan dan tempat tinggal tanpa kepastian ganti rugi yang layak.
“Kompensasi yang dijanjikan jauh dari layak, proses ganti rugi masih tanda tanya besar. Warga dipaksa menghadapi ancaman kehilangan tanah leluhur mereka,” tegasnya.
Atas dasar itu, BEMNUS Jatim menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Menolak pembebasan lahan 50 hektare di Kaligentong untuk pembangunan Markas Batalyon TP.
2. Mendesak Kementerian ATR/BPN agar lebih selektif dan bertanggung jawab dalam proses pembebasan lahan, terutama yang menyangkut masyarakat kecil.
3. Menuntut penarikan militer dari ranah sipil dan menegakkan prinsip supremasi sipil di atas militer.
4. Mengecam praktik penggiringan opini publik oleh buzzer yang diduga dibiayai pihak militer.
Helvin menilai, momentum satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya dijadikan ajang evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai merugikan rakyat. Namun yang terjadi, menurutnya, justru sebaliknya.
“Kecenderungan militerisasi semakin menguat, ruang demokrasi makin sempit, dan suara rakyat dibungkam,” katanya.
BEMNUS Jatim menegaskan akan terus mengorganisir rakyat untuk melawan setiap bentuk ketidakadilan dan memperjuangkan demokrasi sejati — demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai subjek, bukan objek kebijakan.
“Kami sampaikan kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran: dengarkan suara kami. Hentikan militerisasi. Kembalikan tanah kepada rakyat. Hormati demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata,” tutup Helvin.
Seruan itu juga ditujukan kepada masyarakat sipil, mahasiswa, buruh, petani, dan semua pihak yang peduli pada masa depan bangsa.
“Mari bersatu dan berjuang mempertahankan ruang hidup kita, membela demokrasi, dan membangun Indonesia yang lebih adil dan bermartabat,” tegasnya. (bob)
