Mojokerto, blok-a.com – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Mojokerto, Junaedi Malik bersama pengurus dan jajarannya, datang ke kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Kota Mojokerto, di Jalan Hasyim Asy’ari no.7, Kauman, Prajuritkulon, Kota Mojokerto, Senin (12/5/2024).
Kedatangan rombongan partai PKB itu adalah untuk membahas dan menindaklanjuti pertemuan sebelumnya antara Ketua DPC PKB dan Ketua DPC PPP.
Dua partai berideologi Islam Nahdlatul Ulama (NU) itu sepakat berkoalisi dalam Pilkada 27 November 2024 mendatang.
Ketua DPC PPP Kota Mojokerto, Mayor Inf. (Purn) H. Rufis Bahrudin mengatakan, dari diskusi jajaran pengurus DPC Partai PPP menghasilkan kesepakatan yaitu, mendukung pencalonan Junaedi Malik maju dalam Pilwali 2024.
“Hasil diskusi semalam, kita sepakat untuk berkoalisi dan mendukung pencalonan Ketua DPC PKB kota Mojokerto, yakni Junaedi Malik untuk maju dalam Pilwali 2024,” tegasnya.
Acara pertemuan itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara partai DPC PKB dan DPC PPP.
Dari PKB ditandatangani oleh Ketua Dewan Syuro dan Dewan Tanfid, sedangkan dari PPP ditandatangani oleh Ketua MPC dan Sekretaris PPP.
Koalisi partai ini sudah cukup untuk mengusung calon walikota dan wakil walikota yakni, total lima kursi legislatif.
PKB sendiri dalam Pileg Februari lalu mampu meraup 4 kursi. Sedangkan PPP meraih satu kursi dewan, sehingga terpenuhi syarat koalisi yaitu 20 persen dari kursi di DPRD Kota Mojokerto.
“Antara PPP dan PKB merupakan satu rumpun dan memiliki sebuah nafas demokrasi yang sama, di tengah pelaksanaan tahun politik sepertinya PPP dan PKB memiliki irama dan cara pandang yang sama. Keluarga besar PPP Kota Mojokerto sudah sepakat akan melangkah bersama PKB Kota Mojokerto dalam Pilwali Mojokerto tahun 2024,” ungkapnya.
Lebih lanjut Rufis mengatakan adanya kesamaan cara pandang terhadap kondisi Kota Mojokerto saat ini menjadi dasar utama terbentuknya koalisi antara PKB dan PPP dalam Pilwali Kota Mojokerto.
“Dasar kesamaan melihat kondisi Kota Mojokerto, sehingga terjalin koalisi ini, dan ini untuk pertama kalinya dua partai ijo bisa berkoalisi. Tahun ini dan pertemuan ini merupakan tahun sakral,” tambahnya.
Rufis yang merupakan anggota DPRD Kota Mojokerto terpilih periode 2024-2029 ini menegaskan, jika ada warga asli Kota Mojokerto yang akan maju menjadi Wali Kota Mojokerto maka akan didukung.
“Marilah kita dukung jika ada warga asli Kota Mojokerto maju Pilwali Mojokerto, jangan memberikan prioritas yang lebih kepada warga luar Kota Mojokerto untuk memimpin Kota Mojokerto. Biaya politik Pilkada tidaklah murah. Sebelum kita melangkah lebih jauh maka semua harus dihitung. Biaya operasional untuk maju dalam Pilkada minimal Rp10 miliar,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Kota Mojokerto, Junaedi Malik mengatakan, PKB Kota Mojokerto saat ini memiliki cara pandang bahwa untuk penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto masih belum optimal dan perlu adanya kader PKB yang merubah aturan guna mensejahterakan masyarakat.
“Masih banyak progam kerja yang tidak tepat sasaran, dimana seharusnya sasarannya rakyat sejahtera dan progam-progam kerja harus pro rakyat namun kenyataannya selama ini hanya pro terhadap pembangunan fisik dan pembangunan fisik tidak berguna bagi masyarakat,” katanya.
Menurutnya, banyak progam gagal yang dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya seperti Rest Area Gunung Gedengan, Skywalk dan Pasar Ketidur, jumlah anggaran yang diberikan sangat besar.
Namun bangunan tersebut dinilai tidak berguna atau bangunan fisiknya tidak berdaya guna bagi masyarakat.
“Kondisi Kota Mojokerto kini sedang tidak baik-baik saja,” pungkasnya.(sya/lio)