Mojokerto, blok-a.com – Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, memberikan penghargaan kepada kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota yang berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) dalam acara UHC Awards yang digelar pada Kamis (8/4/2024).
Predikat UHC turut diraih Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam sambutannya, Ma’ruf Amin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN.
Menurutnya, pencapaian UHC di berbagai daerah mencerminkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
“Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus terus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program JKN,” ujar Ma’ruf Amin.
Selain penghargaan dalam negeri, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA).
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC.
Hal ini mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.
“UHC sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, yang sejalan dengan prinsip kami. Pencapaian UHC melibatkan berbagai upaya signifikan, seperti menjangkau semua masyarakat, dan memastikan pengelolaan Program JKN dalam rangka keberlanjutan finansial,” kata Mohammed Azman.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam sambutannya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah atas kesuksesan Program JKN. Ghufron menambahkan, capaian UHC di berbagai daerah merupakan implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” jelas Ghufron.
Untuk memastikan akses layanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di seluruh Indonesia.
BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) dan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung.
“Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62%,” terang Ghufron.
Pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan bagi 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik. Ghufron menekankan pentingnya deteksi dini untuk mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik.
Ghufron juga menjelaskan berbagai inovasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan, seperti Aplikasi Mobile JKN yang memudahkan peserta dalam mengakses layanan administrasi dan fasilitas kesehatan. Fitur-fitur seperti Antrean Online dan i-Care JKN memungkinkan peserta untuk mengakses layanan dengan lebih praktis dan cepat.
Pada 2023, tercatat 606,7 juta pemanfaatan layanan JKN, meningkat signifikan dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014. Ghufron menyatakan bahwa peningkatan ini menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang percaya pada Program JKN.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga kembali mencatatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk laporan keuangan selama 10 kali berturut-turut.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, Elke Winasari, menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto yang menaungi Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang juga turut menerima penghargaan pada acara UHC Awards tersebut.
Elke menegaskan bahwa komitmen UHC yang telah dicapai di wilayah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.
“Komitmen UHC telah diwujudkan oleh Kota Mojokerto sejak tahun 2017, Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2022 dengan capaian sebesar 99% lebih dari jumlah penduduk, sedangkan Kabupaten Jombang sejak tahun 2023 dengan capaian 97% lebih dari jumlah penduduk. Diharapkan pemerintah daerah dapat mempertahankan dan memastikan bahwa seluruh penduduk terdaftar sebagai peserta JKN,” tutup Elke.(sya/lio)