Bojonegoro, blok-a.com – Menyongsong target nasional tahun 2024 dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaksanakan Kunjungan Kerja dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dalam upaya Optimalisasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) khususnya di Provinsi Jawa Timur, Selasa (12/12/2023).
Acara yang diselenggarakan di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryarto.
Juga Kepala Daerah se-Jawa Timur beserta jajaran masing-masing. Berikut Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yang dalam kesempatan tersebut mewakili Wakil Gubernur Jawa Timur.
Serta tidak ketinggalan, Pj Bupati Bojonegoro didampingi Sekda Kab. Bojonegoro, Asisten Daerah, Staff Ahli dan Kepala OPD terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Nunung Nuryartono mengapresiasi capaian Provinsi Jawa Timur dalam PPKE, khususnya Kabupaten Bojonegoro yang diharapkan mampu menjadi role model nasional.
Nunung dalam sambutannya menyampaikan bahwa sesuai yang tertuang dalam Inpres nomor 4/2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, target nasional adalah 0% angka kemiskinan ekstrem ditahun 2024.
Tiga strategi yang dirumuskan Kemenko PMK dalam upaya PPKE adalah Memastikan Komplementaritas Tiga Strategi Kemiskinan Ekstrem, Memenuhi Prasyarat Efektivitas Intervensi 0%, Kolaborasi dan Sinergi Multipihak.
Harapannya tercipta kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dengan Pemerintahan Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Nunung juga menekankan, pemerintah daerah juga perlu mengadopsi 3 strategi kebijakan yang sekaligus terdapat dalam strategi PPKE. Yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
“3 Strategi dapat diadopsi kedalam kebijakan dan menjadi prioritas di tiap-tiap daerah dalam upaya Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem,” terang Nunung Nuryartono.
Sesuai Damisda (Data Mandiri Kemiskinan Daerah), Kabupaten Bojonegoro tercatat hingga tahun 2023 kemiskinan ekstrem diangka 12,18%, dan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.
Intervensi program PPKE oleh Pemkab Bojonegoro dilaksanakan cepat dengan dimulainya pemutakhiran data penerima program dan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Sebagaimana instruksi Kemenko PMK yang tertuang dalam Inpres Nomor 4/2022, Pemkab Bojonegoro telah melaksanakan di antaranya pengurangan beban pengeluaran yang dianggarkan dana total mencapai Rp500 miliar lebih.
Dana tersebut dialokasikan dalam beberapa program pembangunan fisik dan non fisik. Selanjutnya, strategi kebijakan peningkatan pendapatan dengan total anggaran Rp21 miliar lebih dengan program peningkatan kapasitas keahlian dan pemberdayaan masyarakat.
Ketiga, melalui strategi kebijakan pengurangan kesenjangan wilayah dengan total dana mencapai Rp1,7 triliun dengan alokasi pembangunan sarana dan prasarana umum. Seperti jalan, jembatan, PJU dan fasilitas umum lainnya.
Upaya yang dilaksanakan Pemkab Bojonegoro hingga saat ini selaras dengan instruksi Presiden dan Wakil Presiden.
Ke depan, Pemkab Bojonegoro siap dalam mendukung target nasional tahun 2024 0% angka kemiskinan ekstrem. Hal tersebut disampaikan oleh Pj. Bupati Bojonegoro Adriyanto.
Adriyanto menambahkan bahwa kedepan program yang telah dijalankan akan terus ditingkatkan. Dan yang terpenting adalah pendataan yang tepat sasaran untuk memastikan program berjalan dengan maksimal.
“Kemiskinan ekstrem menjadi isu nasional yang harus kita selesaikan bersama. Dan pemkab Bojonegoro siap turut aktif dalam mendukung mensukseskan target Presiden,” terang Adriyanto.
Sejalan dengan kegiatan tersebut, rombongan melanjutkan kunjungan lapangan di Desa Kedungrejo Kecamatan Kedungadem Bojonegoro untuk meninjau langsung penerima manfaat dan calon penerima manfaat bantuan.
Kemenko PMK berharap Desa Kedungrejo dapat menjadi role model pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah-daerah lain. (sil/lio/adv)