11 Kali Berturut-turut, LKPD Kabupaten Sidoarjo Raih Opini WTP

Wakil Bupati Sidoarjo, Haji Subandi SH mewakili Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali saat menerima penyerahan opini WTP LKPD 2023 dari BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Wakil Bupati Sidoarjo, Haji Subandi SH mewakili Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali saat menerima penyerahan opini WTP LKPD 2023 dari BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Sidoarjo, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

BPK memberikan penilaian WTP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2023, total sudah 11 kali sejak 2013.

Siang tadi, opini WTP LKPD Pemkab Sidoarjo TA 2023 diterima Wakil Bupati Sidoarjo Haji Subandi SH mewakili Bupati Sidoarjo dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi, Kamis (2/5/2024).

Laporan hasil pemeriksaan LKPD TA 2023 diserahkan serentak kepada 37 kabupaten/kota di Jawa Timur di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Dari 37 entitas itu tidak termasuk Kota Madiun dan Pemprov Jatim yang sudah diserahkan terlebih dahulu.

Wabup Sidoarjo Haji Subandi bersyukur untuk kesekian kalinya Kabupaten Sidoarjo mampu mempertahankan capaian opini WTP setiap tahunnya.

Menurutnya capain tersebut menunjukkan kualitas penyusunan laporan keuangan Pemkab Sidoarjo telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Capaian ini menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu mensajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntable sesuai dengan regulasi yang ada,” ujarnya.

Subandi mengatakan capaian opini WTP di setiap LKPD penting dipertahankan. Pasalnya sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengelola APBD secara transparan dan akuntabel.

“Ini artinya juga setiap pembelanjaan APBD Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan regulasi dan transparansi,” ujarnya.

Wabup Subandi meminta jajarannya untuk terus mempertahankan opini WTP.
Kinerja seluruh ASN Sidoarjo harus terus ditingkatkan.

Menurutnya capaian opini WTP akan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan negara bagi pembangunan.

“Opini WTP ini juga merupakan bukti bahwa APBD dikelola secara bijak dan profesional,” ujarnya.

Dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2023  tersebut dihadiri Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah.

Selain itu juga hadir Anggota V BPK selaku pimpinan pemeriksaan keuangan Negara V Haji Ahmadi Noor Supit.(fah/lio)

Exit mobile version