Hari Cipto Wiyono Koordinator Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) mengatakan, kasus dugaan korupsi bantuan sosial Covid-19 yang menjadikan Juliari Batubara Menteri Sosial tersangka KPK bisa menggelinding ke Surabaya.
“Bukti-bukti yang dimiliki KPK bisa dikembangkan, termasuk ke Surabaya. Karena Surabaya pernah menerima bansos dari pak Juliari Batubara,” kata Cipto dalam keterangan tertulis, Minggu (6/12/2020).
Juliari dan Risma meluncurkan bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di dua tempat sekaligus, di Kantor Pos Kebon Rojo dan Kecamatan Gayungan Surabaya, Rabu 7 Oktober.
Saat itu ada sebanyak 115.400 masyarakat Surabaya yang menjadi KPM PKH. Kegiatan peluncuran bansos terkait Pandemi Covid-19 itu berlangsung di tengah momentum kampanye Pilwali surabaya 2020.
Cipto bilang, kalau memang sumbangan yang diterima Surabaya ada unsur merugikan negara, maka Risma harus siap-siap menghadapi kasus hukum. Menurutnya ini masuk dalam unsur medepeleker atau korupsi berjamaah.
“Kalau masyarakat sebagai penerima PKH ngak bisa dipersangkakan, tapi kalau institusi seperti Pemkot dan Risma sebagai wali kota, bisa masuk dalam medepeleker bahasa belandanya, atau turut ikut serta,” jelasnya.
Selain itu, Cipto mengatakan, bansos KPM PKH yang diterima Pemkot Surabaya rawan penyalahgunaan. Momen Pilwali Surabaya jadi sebabnya. Pada momen ini Risma terang-terangan mendukung Eri-Armuji.
Cipto mengulas kembali soal bansos dari mensos ke Pemkot. Penerima PKH juga tercatat sebagai penerima bantuan non tunai yang pendampingnya ada di setiap kecamatan.
Penerima bantuan itu mendapat bantuan sembako dengan cara mendapat kartu ATM untuk membeli sembako di e-warung
“Setiap kelurahan ada pendamping PKH. Ini yang mungkin sedang direbut PDIP dengan menempatkan kadernya sebagai pendamping, karena Mensos berasal dari PDIP,” ujarnya
Menurutnya, pendamping PKH ini yang bisa dipakai untuk mengarahkan penerima bantuan untuk memilih Eri-Armuji. Wali Kota Surabaya, kata dia, jangan sampai mempolitisasi PKH untuk kepentingan pemenangan Eri-Armuji.
Menurutnya, setiap kelurahan ada 150 kepala keluarga (KK) hingga 250 KK penerima PKH. Artinya setiap pendamping PKH di setiap kelurahan bisa bertemu rata-rata 500 pemilih.
“Tinggal dikalikan dengan 154 kelurahan di Surabaya, sudah berapa itu?” katanya.(den/tin)