Kota Malang, blok-A.com – Menanggapi isu PR siswa SD-SMP di Surabaya akan dihapuskan pada 10 November 2022, pakar pendidikan akhirnya buka suara.
blok-A.com menghubungi salah satu pakar pendidikan di Kota Malang. Ia pun berkenan memberikan suaranya, terkait penghapusan PR siswa SD dan SMP, yang sedang ramai diperbincangkan.
Pakar Pendidikan Universitas Brawijaya, Aulia Luqman Aziz mengatakan jika konteks “PR”, memang terkesan membebani. Sedangkan kata “tugas” lebih terkesan Challenging atau menantang.
“PR tidak bisa diposisikan ada atau tidak ada. PR tergantung kebutuhan, yang berkaitan dengan model metode pembelajaran,” ucapnya Luqman.
“Kalau istilah PR ini, terkesan lebih membebani bagi siswa, jika kita berikan tugas, itu lebih Challenging atau menantang,” tambahnya.
Dari pemaparan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi akan menghapuskan PR di sejumlah sekolah, untuk mengurangi beban pelajar di Kota Pahlawan tersebut.
Salah satu alternatif dari penghapusan PR siswa SD-SMP, ialah dengan pendalaman karakter di sekolah. Pendalaman karakter itu berkaitan dengan pengembangan bakat pelajar seperti melukis, menari, mengaji, dan lain-lain.
Pria dengan sapaan akrab Luqman itu, memiliki sudut pandang lain terhadap penghapusan PR di sekolah. Ia berpendapat bahwa PR bukan persoalan, melainkan beban belajar atau banyaknya mata pelajaran, yang memberatkan siswa-siswi di Indonesia.
“Ada sebagian yang berpandangan, jika jumlah pelajaran siswa di sekolah kita itu terlaku banyak. Belum lagi dikasih PR oleh gurunya, otomatis habis waktu mereka untuk berinteraksi dengan keluarga ataupun teman,” kata Luqman.
“Menurut saya bukan masalah ada di PR nya, tapi beban belajar atau mata pelajaran yang terlalu banyak,” tambahnya.
Luqman meng-compare isu ini dengan sistem perkuliahan di Indonesia. Menurutnya, standart pendidikan di benua Eropa, beban belajarnya lebih kecil ketimbang Indonesia.
“Coba kita compare dengan perkuliahan di Indonesia. Di Eropa saja, satu semester mereka cuman ambil 16 sks. Sedangkan di Indonesia, bisa sampai 24 sks,” ungkap Luqman.
“Itu bisa menjadi perbandingan, beban kita lebih besar dari negara lainnya. Mungkin yang dianggap membebani siswa bukan PR, tapi pelajarannya mungkin yang terlalu banyak,” tutup Luqman.
(rco/bob)