Pasuruan, blok-a.com – Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Peduli Masyarakat Pasuruan (APMP) meluruk ke DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (4/3/2024).
Mereka mendesak agar dewan menggunakan haknya, yakni hak interpelasi terkait mutasi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan oleh Penjabat (Pj) Bupati Pasuruan, Andriyanto.
Koordinator aksi damai ini, Ahmad Soim, menuntut 9 point penting. Salah satunya, penggunaan hak interpelasi oleh DPRD setempat terkait kebijakan mutasi ASN yang dianggap cacat prosedur dan sarat kepentingan.
Soim menilai mutasi kali ini, dilakukan atas dasar kepentingan pribadi Pj Bupati Pasuruan. Pandangan ini diperkuat dengan adanya sejumlah ASN yang akan pensiun dalam tiga bulan ke depan, namun malah dimutasi ke jabatan baru.
“Pj Bupati Pasuruan seharusnya memberikan prioritas kepada ASN yang akan pensiun. Pemindahan tersebut dapat dianggap kurang menghargai mereka yang akan pensiun,” ungkap Soim.
Selanjutnya, Soim dan APMP menyatakan mosi tidak percaya terhadap Pj Bupati Pasuruan dan menyerukan pengunduran diri.
Mereka menginginkan Pj Bupati yang berasal dari pribumi dan memahami kearifan lokal.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan, memberikan tanggapan tuntutan massa APMP.
Menurutnya, pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi warga.
Dia berkomitmen untuk mengirimkan surat kepada Pj Gubernur Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan tuntutan masyarakat kali ini.
Terkait hak interpelasi, Fauzan menjelaskan akan dibahas oleh masing-masing fraksi di DPRD.
Fraksi PKB, kata dia telah mengusulkan interpelasi dan mendapat dukungan dari seluruh anggota fraksi.
“Tentang interpelasi, kami akan menanggapinya sesuai sikap masing-masing fraksi. Usulan interpelasi dari fraksi PKB sudah diajukan dan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh anggota fraksi,” jelas Fauzan.(fer/kim)